Bupati Aep Dikukuhkan sebagai Ketua Bidang BUMN dan BUMD Apkasi 2025-2030
- Jul 17, 2025
- FK-KIM KARAWANG
- PEMERINTAHAN
FK-KIM KARAWANG | Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, secara resmi dikukuhkan sebagai Ketua Bidang BUMN dan BUMD Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Masa Bhakti 2025-2030 oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tito Karnavian, dalam acara pengukuhan di Jakarta pada Kamis (17/7/2025).
Baca juga : Perayaan Sejit Bio Kwan Tee Koen Meriahkan Karawang Lewat Festival Budaya dan Kuliner
Pengukuhan jajaran pengurus Apkasi periode 2025-2030 ini menandai komitmen bersama para bupati dalam memperkuat pemerintahan daerah. Selain Bupati Aep, Mendagri Tito Karnavian juga mengukuhkan beberapa tokoh penting lainnya, termasuk Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, sebagai Ketua Umum Apkasi; Bupati Bandung, Dadang Supriatna, sebagai Ketua Harian; Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, sebagai Bendahara Umum; dan Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, sebagai Sekretaris Jenderal.
Dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya kekompakan dan sinergi di antara para bupati yang tergabung dalam Apkasi. Ia berharap agar kepentingan organisasi selalu ditempatkan di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Mendagri juga menegaskan peran krusial Apkasi dalam mendukung visi besar Indonesia Emas 2045, terutama melalui penguatan kapasitas dan daya saing pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia.
Baca juga : Situs Lemah Duhur Lanang: Jejak Peradaban Hindu Kuno di Tanah Karawang
Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, menyampaikan harapannya setelah dikukuhkan pada posisi strategis ini. "Saya berharap, setelah dikukuhkannya sebagai Ketua Bidang BUMN dan BUMD Dewan Pengurus Apkasi Masa Bhakti 2025 - 2030, saya dapat berkontribusi dengan baik dan bermanfaat, khususnya untuk kemajuan Kabupaten Karawang," ujar Bupati Aep. Penunjukan ini diharapkan dapat membawa dampak positif dalam pengembangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta meningkatkan perekonomian daerah melalui kebijakan yang inovatif dan kolaboratif.(diskominfo)