FK KIM Karawang,- Kendalikan laju inflasi, Pemerintah Provinsi (Pemprov ) Jawa Barat terus memperkuat upaya menjaga stabilitas ekonomi melalui sinergi antara digitalisasi dan penguatan ekonomi berbasis tradisi, Rabu (11/6/2025).

Dalam kegiatan Pasamoan Agung yang bertajuk 'Strategi Menjaga Daya Beli dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengendalian Inflasi dan Perluasan Digitalisasi' di Gedung Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa langkah tersebut menjadi kunci untuk menghadapi tantangan ekonomi ke depan, khususnya dalam menjaga inflasi agar tetap terkendali.

Saat ini, tingkat inflasi Jawa Barat berada di angka 1,47 persen, yang dinilai masih dalam batas toleransi. Meski demikian, Herman mengingatkan agar semua pihak tetap waspada terhadap potensi deflasi yang justru bisa merugikan produsen.

“Inflasi itu tantangannya dua sisi. Kalau tinggi, yang susah konsumen. Kalau deflasi, yang susah produsen. Maka idealnya inflasi dijaga di angka 2,5 persen plus minus 1 persen,” ujar Herman usai kegiatan High Level Meeting (Pasamoan Agung) TPID-TP2DD Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah se-Jawa Barat.

Menurut Herman, konsep ekonomi tradisi sederhana tapi efektif, mulai dari pengaturan pengeluaran rumah tangga hingga peningkatan pendapatan lewat berbagai kreativitas lokal.

“Misalnya sawah jangan hanya untuk padi, tapi juga bisa ditanami kacang atau cengek di depan rumah. Pengeluaran keluarga bisa ditekan, pendapatan ditingkatkan, dan itu berpengaruh ke daya beli masyarakat,” ungkapnya.

Di Karawang sendiri, Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh menjelaskan beberapa upaya dalam pengendalian inflasi melalui implementasi 4K untuk menjaga ketahanan pangan yang diantaranya yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pangan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

Dalam tahun ini di 2025, Kabupaten Karawang sudah melakukan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 38 kali, yang ditargetkan dalam tahun ini sampai 60 kali. Ketersediaan komoditas beras, minyak goreng, holtikultura, daging ruminansia, dan daging unggas," ujarnya.
.
Untuk mendukung ketersediaan pangan di Kabupaten Karawang, lanjut Bupati Aep, pihaknya melakukan perlindungan terhadap petani melalui asuransi kesehatan, asuransi ketenagakerjaan, dan asuransi usaha tani padi (AUTD) perlindungan terhadap resiko gagal panen.
.
"Perlindungan terhadap pertanian pun menjadi skala prioritas kami, melalui pembebasan pembayaran PBB maksimal tiga Hektare per petani, pengecekan PH tanah di 309 desa atau kelurahan, dan dari luas baku sawah Kabupaten Karawang 101.143,4 Hektare Luasan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Karawang terdapat 87.253,2 Hektare," ungkapnya. (diskominfo)