FK-KIM KARAWANG | Pemerintah Kabupaten Karawang menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi dengan menghadiri rapat koordinasi nasional Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertajuk "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bebas dari Korupsi Pascapelantikan Kepala Daerah". Kegiatan ini berlangsung di Candi Bentar Hall, Ancol, Jakarta, pada Kamis, 10 Juli 2025.

Baca juga : Pemkab Karawang Beri Penghargaan kepada SatPel PPKB dalam Peringatan Harganas 2025

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk penguatan sinergi antara KPK dengan pemerintah daerah dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Acara ini dihadiri oleh sejumlah kepala daerah dari berbagai provinsi di Indonesia, serta tokoh-tokoh strategis lainnya.

Wakil Bupati Karawang H. Maslani, hadir bersama Ketua DPRD Kabupaten Karawang H. Endang Sodikin, S.Pd.I., S.H., M.H., Sekretaris Daerah H. Asep Aang Rahmatullah, S.STP., M.P., dan Inspektur Kabupaten Karawang Drs. H. Asip Suhendar, M.Si.

Rapat dibuka oleh Wakil Ketua KPK RI, Johannes Tanak, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya integritas dalam jabatan publik. Ia mengingatkan bahwa pemimpin daerah memiliki tanggung jawab besar untuk membangun negeri, bukan memperkaya diri.

Wakil Bupati Karawang, H. Maslani, menyatakan bahwa Pemkab Karawang sepenuhnya mendukung langkah KPK dan siap memperkuat sistem pencegahan korupsi.

“Kami di Karawang siap memperkuat sistem pencegahan korupsi dan membangun tata kelola pemerintahan yang transparan serta akuntabel demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” ungkapnya.

Baca juga : Pemkab Karawang Luncurkan SIMPELIN, Inovasi Digital Pelayanan Pensiun ASN

Komitmen tersebut ditegaskan dengan penandatanganan deklarasi antikorupsi oleh Wakil Bupati Karawang dan Ketua DPRD sebagai wujud dukungan nyata dalam menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan berintegritas.

Dengan keterlibatan aktif ini, Kabupaten Karawang berharap dapat terus menjadi contoh dalam pelaksanaan pemerintahan yang jujur, terbuka, dan melayani kepentingan publik secara optimal.(prokompim)