FK-KIM KARAWANG | Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pisangsambo I, yang berlokasi di Jalan Raya Pisangsambo No. 44, Desa Pisangsambo, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, menyimpan jejak sejarah panjang pendidikan di tanah air. Sebelum menjadi sekolah dasar seperti saat ini, bangunan tersebut merupakan bagian dari Sekolah Rakyat atau Volksschool yang dibangun pada masa pemerintahan Hindia-Belanda, sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan Politik Etis.

Baca juga : Situs Lemah Duhur Lanang Cibuaya: Jejak Peradaban Hindu Kuno di Karawang

Pembangunan Sekolah Rakyat di Karawang, termasuk yang kini menjadi SDN Pisangsambo I, merupakan bagian dari strategi pemerintah kolonial untuk memberantas buta huruf di kalangan penduduk pribumi. Pendidikan dasar saat itu terbagi dalam dua kelompok: sekolah dengan bahasa pribumi sebagai pengantar, dan sekolah dengan bahasa Belanda sebagai pengantar. Sekolah Rakyat seperti di Pisangsambo merupakan contoh pendidikan dengan kurikulum dasar: membaca, menulis, berhitung, serta pelajaran tentang kehidupan sehari-hari, alam, dan kesehatan.

Menurut Hj. Een Suhernah, S.Pd., Kepala Sekolah SDN Pisangsambo I yang juga merupakan alumnus sekolah ini pada periode 1971–1977, bangunan sekolah pertama kali didirikan pada tahun 1912 di Dusun Tangkil, Desa Kutaampel—yang saat itu masih termasuk wilayah Kecamatan Batujaya. Namun, karena sering terkena luapan Sungai Citarum, masyarakat secara gotong royong memindahkan bangunan sekolah tersebut ke lokasi yang sekarang pada tahun 1928.

“Saya masih menyimpan dokumen absensi dari tahun 1920 yang menunjukkan kop surat dengan tulisan ‘Batavia’, yang menunjukkan bahwa sekolah ini dulu berada di bawah administrasi Batavia sebelum Karawang menjadi karesidenan sendiri,” ujar Hj. Een.

Pada masa awal pendiriannya, Sekolah Rakyat diselenggarakan oleh desa dengan bantuan guru dari pegawai desa, berdasarkan gagasan Gubernur Jenderal Van Heutz dan Menteri Jajahan Fock. Keduanya memiliki pandangan berbeda: Van Heutz ingin sekolah desa yang murah dan diselenggarakan secara swadaya, sementara Fock mendorong pendirian sekolah rakyat kelas dua dengan pembiayaan lebih besar.

Kebijakan pendidikan ini menjadi bagian penting dari Politik Etis, yang dimaksudkan untuk membalas "utang budi" pemerintah kolonial terhadap rakyat Hindia-Belanda melalui program educatie, irigatie, dan emigratie. Dalam konteks Karawang, berdirinya sekolah ini menjadi simbol nyata upaya awal pemerintah kolonial memberikan akses pendidikan bagi bumiputera meski dengan kurikulum yang sangat terbatas.

Baca juga : Eks Kantor Kawedanaan Rengasdengklok, Saksi Bisu Pengibaran Pertama Sang Merah Putih Jelang Proklamasi

Menurut data sejarah, hingga tahun 1928 tercatat sebanyak 17.611 sekolah dengan bahasa pengantar pribumi berdiri di seluruh wilayah Hindia Belanda. Sementara itu, hanya sekitar 786 sekolah menggunakan Bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar.

Kini, SDN Pisangsambo I tetap berdiri kokoh dan menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan dasar, menjadi saksi bisu perjalanan panjang sejarah pendidikan di Karawang. Keberadaannya bukan hanya mencerminkan nilai historis, tetapi juga menjadi bukti nyata peran pendidikan dalam membangun bangsa dari masa ke masa.(sagawang)